Syarat & Ketentuan Layanan
Pedoman transparansi kontrak kerja, hak cipta source code, garansi pemeliharaan, dan ketentuan lisensi digital kami.
1. Ketentuan Umum & Ruang Lingkup
Syarat dan Ketentuan ini mengatur hubungan kerja antara PT Kemenangan Digital Indonesia (“Penyedia Layanan”) dan pihak pemesan jasa atau pembeli lisensi digital (“Klien”).
Layanan kami mencakup dua kategori utama:
- Jasa Rekayasa Kustom (13 Layanan): Meliputi pembuatan website, aplikasi Android, aplikasi Windows, bot Telegram, skrip automasi, manajemen server VPS, dan publikasi aplikasi.
- Produk Digital Berlisensi: Meliputi aplikasi Islamic Pedia serta plugin WordPress WP2WA Auto Notify.
2. Kebijakan Etika & Larangan Proyek (Project Ethics)
Dalam rangka menegakkan integritas profesional, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab moral, PT Kemenangan Digital Indonesia hanya menerima dan merekayasa sistem perangkat lunak yang beritikad baik serta sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Kami secara tegas menolak dan melarang pengerjaan sistem maupun penyediaan layanan untuk aktivitas berikut:
- Perjudian daring, kasino virtual, judi slot, atau taruhan dalam segala bentuk dan manifestasinya.
- Penyebaran konten pornografi, jasa asusila, prostitusi, atau eksploitasi seksual.
- Layanan keuangan ilegal atau pinjaman online tanpa izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Sistem penipuan digital (scam), pemalsuan data/identitas (phishing), skimming, peretasan tidak sah, atau penyebaran malware.
- Penyebaran ujaran kebencian, provokasi konflik SARA, atau konten yang merusak kepentingan masyarakat umum.
Penyedia Layanan berhak membatalkan kesepakatan secara sepihak dan menolak penyerahan sistem tanpa kewajiban pengembalian pembayaran yang telah disetorkan apabila Klien terbukti melanggar klausul etika ini.
3. Alur Kontrak & Ketentuan Pembayaran
- Penawaran & Ruang Lingkup (Scope of Work): Setiap proyek diawali dengan dokumen penawaran resmi yang memuat daftar fitur, jadwal pengerjaan, dan besaran biaya yang telah disepakati bersama.
- Uang Muka (DP): Pengerjaan proyek dimulai setelah Klien membayar uang muka sebesar 50% dari total nilai kontrak yang disepakati.
- Pelunasan & Serah Terima: Sisa pembayaran 50% wajib dilunasi oleh Klien setelah sistem selesai diuji, lolos verifikasi fungsi dan aksesibilitas, serta sebelum penyerahan hak akses atau repositori akhir.
- Rekening Resmi: Pembayaran hanya sah apabila ditransfer ke rekening bank resmi berbadan hukum atas nama PT Kemenangan Digital Indonesia.
4. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) & Kepemilikan Kode
Setelah pelunasan biaya proyek diselesaikan sepenuhnya, hak kepemilikan penuh atas kode sumber (source code), struktur basis data, dan aset grafis kustom yang dibuat khusus untuk proyek tersebut beralih 100% menjadi milik Klien.
Pembelian lisensi WP2WA memberikan hak pemakaian non-eksklusif pada jumlah domain terdaftar sesuai tingkatan lisensi yang dibeli. Hak cipta dasar produk tetap menjadi milik PT Kemenangan Digital Indonesia. Klien dilarang menjual kembali, membajak, atau membagikan kunci lisensi kepada pihak yang tidak berhak.
5. Masa Garansi & Batasan Pemeliharaan
- Garansi Bug 30 Hari: Kami memberikan masa garansi perbaikan kendala teknis dan bug gratis selama 30 hari kalender sejak tanggal serah terima proyek, sepanjang kendala tersebut berada dalam ruang lingkup awal yang disepakati.
- Pengecualian Garansi: Garansi tidak mencakup kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan kode pihak ketiga yang dilakukan tanpa izin kami, serangan siber pihak luar, atau kelalaian pengelolaan kredensial server oleh Klien.
- Perubahan Fitur di Luar Kontrak: Penambahan modul baru atau perubahan fitur di luar lingkup kerja awal akan dihitung sebagai pekerjaan terpisah atau pesanan revisi tambahan.
6. Batasan Tanggung Jawab & Hukum yang Berlaku
Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, kegagalan layanan penyedia pihak ketiga (seperti gangguan jaringan hosting, penolakan kebijakan sepihak oleh Google Play Console, atau pembaruan mendadak API pihak ketiga), maupun keadaan kahar (force majeure). Segala perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan berlandaskan hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.